Pertemuan BIMP-EAGA Ministerial Retreat digelar pada hari kamis (26/10) di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam. Pertemuan bertujuan untuk mendiskusikan emerging issues yang perlu mendapat perhatian dan arahan para Menteri. Topik retreat pada Pertemuan Tingkat Menteri BIMP EAGA tahun 2024 adalah Pengembangan Koridor Ekonomi dan Strategi Operasional Ekonomi Biru.
Pengembangan Koridor Ekonomi membahas hasil temuan awal asesmen koridor ekonomi, dan pengembangan kedepan agar tetap relevan menghadapi tantangan dinamika arsitektur regional dan global.
Staf Ahli Menko Perekonomian Bidang Transformasi Digital, Kreativitas, dan Sumber Daya Manusia, Rizal Edwin, mewakili Menko Perekonomian menyampaikan bahwa Koridor Ekonomi BIMP EAGA, yang terletak di jantung Indo Pasifik memiliki peran geostrategis dan telah memberikan kontribusi dalam membangun konektivitas dan integrasi kawasan.
Indonesia menekankan pentingnya identifikasi peluang dan tantangan dalam koridor ekonomi melalui fasilitasi perdagangan terutama harmonisasi CIQS, rekomendasi proyek-proyek yang menarik untuk mendukung perdagangan, investasi dan pariwisata dan penyediaan lapangan kerja, serta penguatan mekanisme kelembagaan. Juga diperlukan pengukuran indikator ekonomi yang lebih baik untuk monitoring dan evaluasi kinerja koridor ekonomi.
Pada topik Ekonomi Biru, Asian Development Bank menyampaikan gagasan kolaboratif BIMP-EAGA IMT-GT Blue Economy Strategy 2030 dengan tujuan antara lain untuk identifikasi sektor dan program yang berdampak nyata; serta panduan implementasi yang bersifat inklusif
Indonesia mendukung proposal tersebut serta mengharapkan agar dapat bersinergi dengan Kerangka Ekonomi Biru ASEAN, yang merupakan salah satu prioritas bidang ekonomi pada Keketuaan Indonesia di ASEAN tahun ini, yang mengambil pendekatan terpadu, holistik, lintas sektoral dan lintas pemangku kepentingan, dan berdasarkan prinsip-prinsip nilai tambah, inklusif, dan keberlanjutan.
Rizal Edwin juga menekankan perlunya melibatkan dunia usaha dalam proyek-proyek ekonomi biru untuk mendorong inovasi dan menarik investasi. Ekonomi Biru juga perlu fokus pada penguatan kapasitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan.
Topik lainnya yang dibahas adalah penguatan legalisasi BIMP EAGA Facilitation Centre (BIMP FC) yang hingga kini masih belum menemukan titik temu. Indonesia menyatakan bahwa peran sekretariat BIMP EAGA akan semakin penting, utamanya untuk memperkuat mekanisme kelembagaan serta fasilitator kerjasama yang akan terus berkembang. Mempertimbangkan hal tersebut, Indonesia menyatakan bahwa legalisasi BIMP FC harus segera dituntaskkan, sebelum penyusunaan Visi BIMP-EAGA post 2025.
Sebagai catatan, Pertemuan BIMP-EAGA Retreat ini dihadiri pada Menteri BIMP-EAGA, Perwakilan Asian Development Bank Mr. Winfried Wicklein, dan Perwakilan ASEAN Secretariat Ms. Kanchana Wanichkorn. Turut mendampingi sebagai delegasi Indonesia Pj Gubernur Sulawesi Barat, Wakil Duta besar RI di Bandar Sri Begawan dan Asdep Kerjasama Ekonomi Regional dan Subregional Kemenko Perekonomian. (dep7/dnd).
