IMT GT Cetak 4.205 Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Halal yang Berorientasi Ekspor

Bangkok– 7 Februari 2020.  Kerja Sama Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) berhasil cetak sebanyak 4.215 UKM Halal yang berorientasi ekspor hingga awal tahun 2020.  Jumlah ini melampaui target yang ditetapkan sebelumnya yaitu 3.000 UKM pada 2021, dan bahkan sekarang targetnya dinaikkan menjadi 7.000 UKM pada akhir 2021.  Capaian ini didukung juga dengan jumlah Tenaga Ahli Halal yang mencapai 56.188 tenaga ahli, jumlah ini juga jauh melampaui target sebesar 30.000 tenaga ahli.  Terkait dengan hal ini, Indonesia akan melaksanakan Halal Industry Summit pada tanggal 1-2 November 2020 di Jakarta yang mengundang seluruh negara termasuk anggota IMT-GT lainnya untuk berpartisipasi sekaligus melakukan pameran produk halal.

Laporan perkembangan kerja sama bidang industri dan jasa halal tersebut dilaporkan dalam rangkaian Strategic Planning Meeting (SPM) ke-13 Kerja Sama ekonomi Sub-Regional IMT-GT berlangsung pada tanggal 5 – 7 Februari 2020 di Centara Grand at CentralWorld, Bangkok-Thailand. Bertindak sebagai Ketua Delegasi adalah Bobby Hamzar Rafinus, Staf Ahli Menko Perekonomian Bidang Pembangunan Daerah.  “Tahun 2020 merupakan tahun ke-empat pelaksanaan IMT-GT Implementation Blueprint 2017-2021.  Sudah banyak capaian positif yang terlaksana, namun kita masih perlu terus meningkatkan koordinasi dan sinergi untuk mengatasi beberapa kendala” ucap Bobby di awal pertemuan.

 

Pertemuan juga membahas arahan para Menteri dalam Pertemuan Tingkat Menteri IMT-GT tahun 2019 untuk melakukan evaluasi IMT-GT IB 2017-2021 khususnya terkait strategi dan indikator untuk mendukung pencapaian Visi IMT-GT 2036.  “Untuk itu, kita perlu melihat dan merumuskan kembali strategi dan indikator dalam IB 2017-2021 sekaligus juga melakukan evaluasi terhadap beberapa permasalahan yang sudah berlangsung lama” lanjut Bobby.

Dalam sela-sela rangkaian pertemuan, dilaksanakan pertemuan bilateral Indonesia dan Malaysia dengan agenda khusus percepatan operasionalisasi RoRo Dumai-Malaka.  Konektivitas ini sudah dibahas sejak 2009, namun sampai saat ini masih mengalami kendala, sementara Kepala Negara sudah memberikan arahan beberapa kali untuk mempercepat konektivitas ini.  Bertindak selaku ketua Delegasi Indonesia adalah Netty Muharni, Asdep Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional, Kemenko Perekonomian.  Kedua negara menyepakati dan berkomitmen untuk segera menyelesaikan persiapan operasionalisasi konektivitas yang akan menghubungkan pelabuhan Bandar Sri Junjungan (Dumai, Riau) dengan pelabuhan Tanjung Bruas (Melaka, Malaysia).  Saat ini, sedang dilakukan berbagai upaya peningkatan infrastruktur dan fasilitas di kedua pelabuhan yang ditargetkan selesai pada Q4 2020.  Menyadari bahwa permasalahan bukan hanya infrastruktur, kedua negara sepakat untuk membentuk Task Force yang bersifat Lintas Sektor dan juga akan menyusun mekanisme kerja beserta timeline dan target yang jelas sampai dengan operasionalisasi pada Q4 2020.

Selain itu, salah satu perkembangan yang menjadi sorotan dalam pembahasan adalah IMT-GT Framework of Cooperation on Custom, Immigration,and Quarantine (FoC on CIQ) yang telah dibahas sejak 2010 dan sudah memasuki tahap finalisasi.  Kesepakatan ini rencananya akan ditandatangani pada Pertemuan Tingkat Menteri IMT-GT yang akan datang pada bulan September 2020 di Padang, Sumatera Barat.

“Sesuai arahan Kepala Negara dalam KTT IMT-GT ke-12 bulan April 2019 lalu, maka ini merupakan saat yang tepat untuk IMT-GT mulai menaruh perhatian terhadap beberapa komoditas utama seperti: karet dan kelapa sawit” tegas Bobby.  “Sektor perikanan juga perlu mendapat perhatian dan dibahas secara lebih detail” lanjut Bobby.

“Saya yakin setiap kelompok kerja, perwakilan daerah, universitas (UNINET) beserta sektor swasta (JBC), telah membahas secara internal maupun konvergen terhadap strategi dan indikator yang terukur untuk implementasi yang lebih konkret sehingga dapat menciptakan dampak positif yang luas bagi komunitas kita”, ungkap Bobby.  “Para pemangku kepentingan yang terdiri dari kelompok kerja, pemerintah daerah, kementerian terkait, sektor akademik dan swasta harus dapat berkolaborasi dalam menyelaraskan proyek-proyek sektoral khususnya di sektor prioritas pertanian, pariwisatan dan industri serta fokus dalam penyediaan infrastruktur dan kebijakan yang mendukung implementasi IMT-GT 2017-2021”, tutup Bobby.

SPM IMT-GT merupakan pertemuan rutin tahunan untuk membahas capaian pada tahun sebelumnya dan rencana kerja selanjutnya.  Agenda utama pembahasan tahun ini adalah tindak lanjut arahan Pertemuan Tingkat Menteri IMT-GT ke-25, evaluasi perkembangan IB 2017-2021 serta persiapan KTT IMT-GT pada bulan April 2020.  Pertemuan tersebut dihadiri lebih dari 150 delegasi, sementara delegasi Indonesia berjumlah 59 orang yang terdiri dari perwakilan masing-masing kementerian/lembaga yang menjadi penanggung jawab dari Working Groups: Kemenko Perekonomian, Kemenhub, Kemendag, Kemenaker, Kemenpar, Kemenag, Kemenkeu Kemenlu, BKPM, PTRI ASEAN, Konsulat RI di Songkhla, termasuk perwakilan dari pemerintah daerah yaitu: Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kep. Bangka Belitung serta perguruan tinggi UNSYIAH Aceh, Universitas Bangka Belitung (UBB) dan Universitas Lampung (UNILA).  Pada pertemuan ini juga terjadi pergantian keketuaan dalam WG dimana Indonesia menjadi Ketua pada WG on Agriculture and Agro-based Industry (Kementerian Pertanian) dan WG on HRD, Education and Culture (Kementerian Ketenagakerjaan).