Pertemuan Strategic Planning Meeting (SPM) Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East Asean Growth Area (BIMP-EAGA) yang telah diselenggarakan pada 8 Februari 2023 di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, menandai dimulainya studi koridor ekonomi yang mencakup seluruh wilayah Indonesia Timur yang masuk dalam area kerja BIMP-EAGA.
Menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut, Pemerintah melalui Kedeputian Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, melaksanakan rapat koordinasi dengan mengundang Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga terkait, dan pihak swasta, pada Rabu (29/03).
Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional, Edi Prio Pambudi mengingatkan bahwa perlu upaya yang lebih baik lagi untuk meningkatkan sinergi antar para pemangku kepentingan untuk mendorong keterhubungan antar daerah dan antar wilayah di sub-regional.
Rapat virtual ini adalah Tindak Lanjut Strategic Planning Meeting dan Persiapan KTT IMT-GT dan BIMP-EAGA yang menjadi rangkaian acara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-42 yang akan berlangsung pada tanggal 9-11 Mei 2023 di Labuan Bajo.
Dalam rapat ini menekankan perlunya peningkatan komunikasi dan perencanaan bersama antar wilayah untuk mendorong kualitas dan konektivitas potensi masing-masing. “Keterhubungan antar wilayah Indonesia dengan wilayah negara lainnya untuk mempercepat mobilitas tidak hanya barang, tetapi juga orang dan kapital/modal,” jelas Deputi Edi lebih lanjut.
Konsep ini sejalan dengan peran Indonesia dalam Keketuaan ASEAN pada tahun 2023, “connecting connectivity” menjadi strategi baru dalam menjalankan kerja sama ekonomi sub-regional untuk gali potensi daerah agar dapat dipromosikan pada level kawasan melalui IMT-GT dan BIMP-EAGA.
Maka dari itu diperlukan mekanisme kelembagaan yang kuat untuk mempersiapkan hal ini melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, pihak swasta, hingga universitas setempat selaku pihak yang diharapkan paling memahami potensi daerahnya.
Sebagai tindak lanjut, rapat menyepakati untuk mengadakan pertemuan lanjutan yang melibatkan pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, KADIN, JBC, dan BEBC dengan tujuan membedah potensi untuk didorong dalam kerja sama ekonomi internasional dan perjanjian yang dapat diimplementasikan di daerah.
