Kota Kinabalu, 13 Februari 2019. Kerja sama BIMP-EAGA saat ini di bagi menjadi 2 (dua) koridor ekonomi yaitu West Borneo Economic Corridor (WBEC) dan Greater Sulu Sulawesi Economic Corridor (GSSEC). Sesuai dengan arahan para Menteri dalam Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) BIMP-EAGA ke-21 tahun 2017 di Tarakan, Kalimantan Utara, maka pengembangan daerah perbatasan dilakukan dengan pendekatan wilayah dan koridor ekonomi. Untuk itu, dilakukan Pre-Feasibility Study (Pre-FS) dengan dukungan dari ADB untuk 2 (dua) wilayah prioritas yaitu Kalimantan Utara – Sabah (2017-2018) dan Kalimantan Barat-Sarawak (2018-2019).
Dalam sela-sela pertemuan SPM di Kota Kinabalu, Malaysia, ADB mempresentasikan hasil dari Pre-FS untuk wilayah Kalimantan Utara – Sabah yang difokuskan pada beberapa sektor priotitas yaitu: TVET dan pendidikan tinggi, pariwisata termasuk Medical Tourism, kelapa sawit, perikanan, pengolahan kayu dan makanan organik. Sementara untuk studi di wilayah Kalimantan Barat-Sarawak, disampaikan bahwa hasil ini merupakan draft pertama.
Temuan lapangan dari hasil studi diperoleh bahwa untuk wilayah Kalimantan Barat-Sarawak terdapat 9 (sembilan) sektor prioritas yang bisa di kerja samakan yaitu: aluminium, karet, kelapa sawit, produk olahan kayu, perikanan, galangan kapal, makanan organik, pariwisata (termasuk pariwisata kesehatan), dan pendidikan. Untuk mendukung implementasi dari rekomendasi studi ini, diharapkan dukungan dari pemerintah seperti: pemberian insentif fiskal, pembangunan pelabuhan di perbatasan, fasilitasi CIQS (kepabeanan, imigrasi, karantina dan keamanan), infrastruktur pendukung seperti jalan dan lain sebagainya.
Indonesia menyambut baik hasil studi ini dan secara khusus Ibu Netty menyampaikan “temuan yang diperoleh oleh ADB saat ini secara data betul, dan kita mengharapkan ADB dapat memberikan rekomendasi dengan penekanan pada kemanfaatan ekonomi secara seimbang pada kedua wilayah”. Lebih lanjut, Netty menyampaikan bahwa “secara mikro kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah belum tentu sejalan dengan kebijakan makro secara nasional”. Untuk itu, diharapkan dari hasil Pre-FS ini nantinya dapat dikembangkan model kerja sama dengan beberapa sektor prioritas yang saling menguntungkan atau memberi manfaat secara ekonomi pada kedua belah pihak.
